Visi-Misi

Visi

Organisasi ini mempunyai visi untuk mewujudkan tatanan hukum dan ekonomi yang berkeadilan serta menghargai hak asasi manusia.

Misi

Organisasi ini mempunyai misi mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, dengan mengupayakan tanggung jawab Negara, baik Nasional maupun Internasional terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat.

TUJUAN ORGANISASI

1. Mengupayakan penegakan HAM melalui peradilan HAM yang berstandar Internasional.
2. Mengupayakan pertanggung jawaban Negara melalui mekanisme hukum dan non hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh
3. Mempersatukan dan memberdayakan korban dalam ekonomi, sosial dan budaya usaha memberdayakan hak-haknya.
4. Mengupayakan penekanan terhadap Negara agar kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang

SPKP-HAM fokus pembenahan internal

WASPADA ONLINE

LHOKSEUMAWE - Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM (SPKP-HAM) Aceh tahun 2010 akan melakukan pembenahan internal untuk menguatkan barisan korban demi mencapai tujuan korban di masa mendatang.

”Kongres kali ini adalah kongres yang ke tiga, usia organisasi yang sudah 10 tahun, kita memfokuskan untuk pembenahan internal,” ujar ketua panitia pelaksana, Munzir, tadi malam.

Dikatakan, kongres yang di hadiri para wakil dari 13 SPKP-HAM kabupaten di seluruh Aceh berlangsung alot, perdebatan tentang statuta organisasi kerap membuat pimpinan sidang harus menskor sidang sambil menunggu singkronisasi pendapat antar peserta kongres.

Kongres yang diadakan sejak tanggal 20-21 tersebut, wadah korban yang selama ini konsisten membela hak-hak korban juga melakukan pemilihan badan pelaksana organisasi (BPO) dan dewan Utusan Korban (DUK) untuk propinsi priode 2010 -2013.

Dalam pemilihan BPO peserta konggres mengajukan dua pasangan calon, masing-masing pasangan, Imran – Mirwanda, dan pasangan, Nasrullah –Saipol, setelah penyampaian visi-misi serta program kerja secara singkat acara pemilihan langsung di gelar.

Akhirnya dari 42 wakil dari kabupaten yang memiliki hak pilih suara terbanyak di raih oleh pasangan Imran-Mirwanda dengan 21 suara sementara pasangan, Nasrullah –Saifol, hanya mengantongi 15 suara. Sementara untuk dewan utusan korban (DUK) jatuh kepada pasangan M Isa –Saifol yang di pilih langsung oleh DUK kabupaten Kota .

,”Acara kongres sukses, semua peserta aktif dan para balon bertarung secara feer, semoga SPKP kedepan lebih baik,” ujarnya. [***]

Qanun Penyiaran Aceh Mengancam Demokrasi

Koalisi
Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI) berharap rencana Qanun Penyiaran di Aceh ditinjaukembali dan didiskusikan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat luas,karena isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan MAKSI ini dikeluarkan dalam diskusi publik “Rencana Pemberlakuan Qanun Penyiaran Aceh: Masalah dan Ancaman” yang diselenggarakan di Jakarta, 26 Mei 2010.

Kemarin Oknum TNI, Kini FPI Aniaya Wartawan

Jakarta Barat : Oto Brian Purwo, reporter Harian Lamu Hijau, dianiaya beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI), Rabu, (26/5) pukul 23.00 WIB. Penganiayaan itu terjadi saat Oto meliput aksi sweeping miras yang dilakukan FPI di daerah Petamburan, Jakarta Barat.

Komisi Kebenaran di Aceh Harus Segera Dibentuk

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melalui Zulfikar, selaku Kepala Divisi Sipil Politik, menagih janji tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.

Janji itu pernah diucapkan oleh Adnan Beuransyah selaku juru bicara Partai Aceh dan ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam seminar yang dilaksanakan oleh center For Justice and Peace (CAJP) pada hari selasa (4/5) yang bertema “Mempertahankan Perdamaian Aceh”, Minggu (23/5).